Da`i: Pejabat Malaysia Sulit Dihubungi Akhir Pekan

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Malaysia, Dai Bachtiar, mengaku kesulitan menghubungi pejabat-pejabat Malaysia pada akhir pekan, termasuk terkait penuntasan insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh polisi Negeri Jiran itu.

"Sulit berkomunikasi di hari Minggu di Malaysia. Makanya sesudah belum memperoleh informasi akurat pada 14 Agustus (Sabtu), kita berusaha maksimal untuk mencari keterangan langsung ke lapangan dengan bantuan Bapak Konsul Jenderal (Konjen di Johor)," ungkapnya saat diberi kesempatan Menlu Marty Natalegawa menambahi penjelasannya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR Jakarta, Rabu.

Menurut Da`i Bachtiar, dirinya mendapat laporan peristiwa itu (penangkapan atas tiga petugas KKP) terjadi pada Jumat malam tanggal 13 Agustus 2010 malam.

"Langsung saya coba kontak pihak Kepolisian Malaysia untuk mengonfirmasi, tetapi rata-rata jawabannya, mereka belum tahu," katanya.

Informasi yang belum diperoleh, termasuk dari kalangan Kepolisian Malaysia pada tanggal 14 Agustus 2010, menurutnya, mendorong pihaknya bersikap proaktif, dengan melakukan sejumlah aktivitas di luar kebiasaan (konvensi).

"Soalnya pihak polisi mereka pun belum tahu soal ini, baik melalui percakapan via telepon, SMS dan keterangan langsung di lapangan. Akhirnya pada 15 Agustus ada informasi (dari pihak polisi), bahwa tiga petugas KKP ditangkap karena masalah tertentu yang mereka buat di wilayah perairan mereka," paparnya.

Namun, Dai Bachtiar bersikukuh, urusan ada pelanggaran wilayah, nanti diselesaikan berikut.

"Yang sekarang kami konsern, harus dilepaskan dulu tiga petugas KKP itu yang menjalankan tugas negara kami. Kita tidak pernah membicarakan tentang tujuh nelayan, konsern terhadap pelepasan tiga petugas KKP. Dan mereka pun tidak pernah mengangkat soal para nelayan itu," ungkapnya.

Baru nanti setelah tanggal 17 Agustus, demikian Dai Bachtiar, baru mereka mengatakan tentang penahanan tujuh nelayan Malaysia oleh Polri.

Tidak Dibenarkan

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menyatakan, tidak boleh dibenarkan sama sekali apalagi memberlakukan diplomasi `tukar guling` warga dengan pihak asing, termasuk terkait `Insiden Bintan` baru-baru ini.

"Itu (diplomasi barter atau tukar guling) tidak benar dan tidak boleh dibenarkan, dan sama sekali kami tidak melakukan (terkait pelepasan tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap di perairan Indonesia dan dilepasnya tiga petugas KKP Indonesia oleh Polisi Malaysia)," katanya di hadapan para anggota Komisi I DPR RI.

Ia berulangkali menegaskan dan meyakinkan para anggota Komisi I DPR RI dari berbagai fraksi tersebut, sama sekali tidak ada wacana atau rencana dan kemungkinan mengenai masalah `barter`.

"Itu tidak pernah masuk dalam pikiran kami dan tidak pernah dibayangkan," katanya dan beberapa kali minta semua ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Duta Besar (Dubes) RI di malaysia, Da`i Bachtiar dan Konsul Jenderal (Konsul) RI di Johor, Malaysia.

Rapat Komisi I DPR RI yang dimulai sekitar pukul 10.10 WIB itu, dipimpin langsung Ketua Komisi I yang baru, Mahfudz Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, didampingi beberapa wakil ketua, seperti Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan), Hayono Isman (Fraksi Partai Demokrat) dan mayoritas anggota.