Pemerintah Disarankan Konfrontasi Terbuka dengan Malaysia

Jakarta - Hubungan Indonesia-Malaysia kian memanas pasca penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 13 Agustus lalu. Pemerintah disarankan melakukan konfrontasi terbuka jika jalur diplomasi tidak mampu berjalan efektif.

"Konfrontasi terbuka artinya tidak harus jalur diplomasi, jika mereka keluarkan travel advisory kita juga keluarkan. Perusahaan Malaysia di Indonesia dibekukan, pilihan akhirnya bisa gelar senjata," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat berbincang dengan detikcom, Kamis (26/8/2010). Ray mendemo Kemlu 19 Agustus lalu untuk memprotes pembebasan 7 nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Ray mengatakan saat ini Malaysia sudah jelas-jelas tidak merasa takut dengan Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah melakukan sikap tegas terhadap Malaysia.

"Jika tidak tegas, maka akan membuktikan Malaysia tidak bisa diancam dan kita terlihat keok.

Kedua, secara tidak sadar kita mengatakan bahwa daerah di mana polisi kita menangkap 7 nelayan Malaysia adalah daerah sengketa, sehingga kita mengabaikan batas lautan kita," paparnya.

Menurut Ray, jika hal ini terus berlanjut, secara tidak sadar berdampak panjang kepada bangsa kita yang akan dinilai miskin dan hina. Selain itu akan membuat masyarakat harga dirinya tidak ada.

"Pemerintah harus menaikkan harga dirinya, mengajak ini menjadi konflik terbuka. Karena mereka berkeyakinan Indonesia tidak akan serang balik mereka," jelasnya.

Ray tidak yakin Presiden SBY mampu membawa Indonesia meningkatkan harga dirinya di hadapan Malaysia. Ray membandingkan dengan Presiden RI pertama, Soekarno, yang berani angkat senjata melawan Malaysia.

"Itu yang jadi problem. Kelasnya SBY itu kelasnya pemimpin untuk keluarga bukan untuk bangsa, karena kegiatan SBY yang selalu bercitra akan tidak berlaku dalam masalah ini. Berbeda dengan Presiden Soekarno," tambahnya.

(mpr/nrl)