Pemerintah Salurkan Rp3,7 Triliun DAK SMP 2010

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyalurkan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Rp3,7 triliun untuk jenjang sekolah menengah pertama 2010 bersamaan dengan selesainya petunjuk teknis penggunaan untuk bangunan fisik, alat peraga, dan buku.

"DAK untuk SMP, baik terkait bangunan fisik maupun alat peraga sudah keluar juknisnya . Hari ini mulai disosialisasikan. DAK SMP Rp3,7 triliun sudah bisa dilepas," kata Mendiknas Mohammad Nuh pada Sosialisasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 di Jakarta, Kamis.

Hadir pada acara para pejabat eselon I dan II Kemdiknas, 33 kepala subdinas pendidikan dasar dinas pendidikan provinsi, dan 451 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota penerima DAK.

Mendiknas Nuh menyebutkan, sebanyak 40 persen DAK untuk jenjang sekolah dasar (SD) juga mulai disalurkan dengan telah selesainya juknis untuk bangunan fisik dan buku.

"Dalam waktu secepatnya finalisasi juknis alat peraga untuk SD," ujarnya.

Pemerintah pada 2010 menyalurkan DAK 2010 sebanyak Rp5,6 triliun untuk SD dan Rp3,7 triliun untuk jenjang SMP. Total anggaran Rp9,3 triliun lebih.

"Besaran DAK bisa berubah dikaitkan dengan kapasitas fiskal, jumlah siswa, dan populasi penduduk," ujar Mendiknas.

Fleksibel

Mohammad Nuh menyatakan pelaksanaan DAK pada 2010 mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 2009 penyaluran DAK menggunakan pendekatan swakelola dan langsung masuk ke rekening sekolah.

Mulai 2010, kata Mendiknas, berpatokan pada Peraturan Presiden No 54/2010 sebagai pengganti Keputusan Presiden No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka penyaluran DAK bergeser dari swakelola menjadi mekanisme pelelangan.

"Banyak fleksibilitas (Perpres No.54/2010) dalam menentukan pengadaan jika dibandingkan dengan Kepres 80/2003," katanya.

Perubahan lainnya, kata Mendiknas, juknis DAK pada 2009 ditetapkan pemerintah bersama dengan masukan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Namun,mengacu pada UU APBN-P pada Mei 2010 maka juknis DAK harus mendapatkan persetujuan DPR.

"Di dalam UU APBN-P secara eksplisit dinyatakan petunjuk teknis pelaksanaan DAK harus mendapatkan persetujuan dari DPR," katanya.

Kebijakan DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu dan merata. Sasaran program DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP negeri maupun swasta.

Ada pun jumlah penerima DAK sebanyak 32 provinsi (DKI Jakarta tidak menerima), sedangkan jumlah kabupaten/kota penerima DAK sebanyak 451 kabupaten/kota.

Setiap kabupaten/kota penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebanyak 10 persen dari alokasi dana yang diterima.